- Tanda Tangan Kontrak Kinerja 2023
- Semarak HUT Proklamasi
- Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Tingkatkan Kapasitas DPRD, Melalui Bimbingan Teknis
- Penyebarluasan Informasi, Maksimalkan Media Baru
- Sleman dan Bonebol Miliki Persamaan
- Eksekutif – Legislatif Studi Tiru UMKM di Kabupaten Sleman
- Tingkatkan Pengelolaan BLUD RSUD Toto
- Kunjungan ke DPRD Kabupaten Sleman
- ASN Setwan, Tandatangani Perjanjian Kinerja
Sleman dan Bonebol Miliki Persamaan
Berita Populer
- Pelantikan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo
- Penandatanganan Kontrak Kinerja
- Gerakan Massal Tanam Pohon
- Kunjungan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- Rapat FORKOPIMDA Kabupaten Bone Bolango
Berita Terkait
SLEMAN—Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ternyata memiliki persamaan. Diantaranya, kedua daerah merupakan penopang utama di ibukota provinsi masing-masing. Juga merupakan kota pelajar yang ditandai dengan adanya sejumlah lembaga pendidikan.
Ketua Tim Kerja Bupati Bone Bolango DR Irwan Bempah menuturkan persamaan Kabupaten Bone Bolango dengan Kabupaten Sleman adalah kedua daerah ini terpilih menjadi pilot project penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan survey Indonesia Government Indeks (IGI) serta hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri. “Ada enam pemerintah daerah yang ditunjuk menjadi pilot project,” Kata Irwan Bempah seraya menyebutkan 2 Pemerintah Daerah Provinsi, 2 Pemerintah Daerah Kota dan 2 Daerah Pemerintah Kabupaten
Namun begitu, lanjut Irwan Bempah, kami ingin belajar soal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip). “Karena Lakip di Kabupaten Kabupaten Sleman nilai A. kami hanya memperoleh nilai BB,” beber Irwan Bempah dan menambahkan, kami juga ingin belajar terkait pelayanan publik, dan partisipasi publik.
Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sleman Tri Nugroho mengatakan, soal pelayanan publik, sama sama memliki mall pelayanan satu atap. “Kami juga sudah menggunakan system online untuk pelayanan publik,” ungkapnya dan menambahkan setiap transaksi juga sudah menggunakan nontunai.
Menyangkut partisipasi publik, lanjut Tri Nugroho, baik legislative dan eksekutif dalam membuat peraturan daerah diawali dengan identifikasi Rancangan Peraturan Daerah.”Kami turun langsung bertemu dengan konstituen untuk memintakan partisipasi warga terkait dengan Ranperda yang akan dibahas,” jelasnya. (Kahar Lahay)