DASAR HUKUM: PERBUP BONE BOLANGO NO. 109 TAHUN 2021

Tugas Pokok dan Fungsi

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Tata Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Fasilitasi Kedewanan Kabupaten Bone Bolango.

Pimpinan Tinggi Pratama / Eselon II

1. Sekretaris DPRD

Kedudukan Puncak Eksekutif Sekretariat

TUGAS POKOK

“Sekretaris Dewan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang tugasnya.”

RINCIAN FUNGSI (PASAL REGULASI)

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD

Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD

Memfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD

Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Pejabat Administrator / Eselon III

2. Bagian Umum dan Keuangan

Fasilitasi Operasional & Kebendaharaan

TUGAS POKOK

“Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, perencanaan dan pelaporan, anggaran dan verifikasi, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.”

RINCIAN FUNGSI (PASAL REGULASI)

Mengoordinasikan rencana program dan kegiatan serta penyusunan bahan laporan program dan kegiatan serta akuntabilitas kinerja Dinas.

Mengoordinasikan kegiatan operasional perencanaan, administrasi umum, ketatausahaan, perpustakan, arsip, kepegawaian, kehumasan, protokol, pengelolaan perlengkapan rumah tangga, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan.

Mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkup sekretariat DPRD.

Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat berupa pengkajian kebijakan teknis di bidang sekretariat.

Mengoordinasikan penyusunan dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Standar Kompetensi Jabatan.

Memfasilitasi penyusunan bahan dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi, RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, IKU, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD, dan LKPJ Sekretariat DPRD.

Memfasilitasi penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pelayanan (SP).

Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Sekretariat DPRD.

Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi dokumentasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Sekretariat DPRD.

Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional.

Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing.

STRUKTUR BANTUAN & SUB-UNIT KERJA

Dipimpin oleh seorang kepala bagian dan dibantu oleh:

1 Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga

2 Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Administrator / Eselon III

3. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Fasilitasi Legislasi & Risalah Parlemen

TUGAS POKOK

“Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada bidang persidangan, risalah dan perundang-undangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.”

RINCIAN FUNGSI (PASAL REGULASI)

Mengoordinasikan dan menghimpun kebijakan teknis di bidang risalah dan persidangan, humas, pelayanan masyarakat, dan protokoler sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.

Mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan di bidang risalah dan persidangan, humas, pelayanan masyarakat, dan protokoler sesuai kebutuhan sebagai bahan materi pengkajian.

Mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan di bidang risalah dan persidangan, humas, pelayanan masyarakat, dan protokoler sesuai kebutuhan.

Mengoordinasikan penyusunan materi kajian persidangan sesuai jenisnya sebagai bahan persidangan.

Mengoordinasikan penyiapan pembuatan risalah rapat-rapat DPRD.

Mengoordinasikan dan mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas.

Mengoordinasikan pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang risalah dan persidangan, bidang hukum dan perundang-undangan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

SUSUNAN ORGANISASI & JABATAN FUNGSIONAL

1 Kelompok Jabatan Fungsional

KANAL ASPIRASI TERBUKA

Punya Aspirasi atau Pengaduan Terkait Pelayanan Publik?

Salurkan suara Anda kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango. Kami siap mendengar, memproses, dan menindaklanjuti secara akuntabel demi kemajuan daerah.

Kirim Aspirasi Sekarang